Indramayu, Elsantara – Sejumlah nelayan di Kabupaten Indramayu menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) yang diwajibkan oleh pemerintah. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada nelayan kecil dan justru menambah beban operasional.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh para nelayan dalam sebuah pertemuan komunitas nelayan setempat. Menurut mereka, VMS yang dirancang untuk memantau aktivitas kapal penangkap ikan dinilai tidak relevan bagi kapal-kapal berukuran kecil hingga menengah yang biasa beroperasi di wilayah pesisir.
“Alat ini memang untuk memantau kapal besar, tapi sekarang justru diterapkan ke semua kapal. Biayanya mahal dan menyulitkan nelayan seperti kami,” ujar Roni, salah satu nelayan asal Eretan Kulon.
Selain biaya pemasangan dan pemeliharaan perangkat yang dinilai memberatkan, para nelayan juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait mekanisme dan manfaat dari VMS. Mereka merasa kebijakan ini dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi nelayan lokal.
Para nelayan berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini dan melibatkan perwakilan nelayan dalam proses perumusannya. Mereka juga menekankan pentingnya pendekatan dialogis daripada langkah pemaksaan yang bisa memicu konflik horizontal di lapangan.
“Kalau tujuannya untuk pengawasan, silakan. Tapi harus ada solusi juga untuk kami yang terdampak langsung. Jangan cuma kebijakan, tapi tidak tahu kondisi di lapangan,” tegas Roni.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait protes nelayan Indramayu ini.
Sutopo.mrbot
